Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kisah Jihamam, warga Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Tulungagung, menjadi bukti pahit bahwa sertifikat hak milik tak selalu menjadi jaminan keamanan atas aset yang dimiliki. Rumah dan tanah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya, tiba-tiba dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung pada Kamis, 12 September 2024.
Jihamam, dengan erat menggenggam sertifikat hak milik yang sah, mencoba melawan eksekusi yang menurutnya tak adil. Namun, hukum berbicara lain. Keputusan PN Tulungagung sudah bulat, eksekusi harus dilakukan.
Lelang yang Berujung Petaka
Kisah ini bermula dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan Jihamam. Sayangnya, transaksi tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Markidi, warga Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, yang merasa dirugikan, mengajukan permohonan eksekusi.
Markidi, yang tak mengetahui riwayat tanah tersebut, hanya mengikuti lelang yang diumumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam lelang tersebut, Markidi dinyatakan sebagai pemenang.
Sertifikat Tak Berdaya di Hadapan Hukum
"Pemenang lelang ini hendak menguasai obyek lelang, tapi masih dikuasai pemilik sertifikat," jelas Kepala PN Tulungagung, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum.
Cyrilla menambahkan, permohonan eksekusi sudah diajukan sejak tahun 2023. PN Tulungagung memberikan waktu satu tahun kepada Jihamam untuk menyerahkan obyek lelang, namun tak kunjung dipenuhi. Akhirnya, upaya paksa pun dilakukan.
Surat dari KPKNL: Sebuah Pertanyaan Besar
Meskipun Jihamam masih memegang sertifikat hak milik yang sah, pihak Markidi juga memiliki surat dari KPKNL sebagai pengantar untuk memperbarui sertifikat. Surat ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa KPKNL mengeluarkan surat tersebut tanpa meneliti lebih dalam riwayat tanah yang dilelang?
Dilema Hukum: Keadilan Bagi Siapa?
Kisah ini menimbulkan dilema hukum yang pelik. Di satu sisi, Jihamam memiliki sertifikat hak milik yang sah. Di sisi lain, Markidi, sebagai pemenang lelang, juga memiliki hak atas obyek lelang.
Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang harus menanggung kerugian atas ketidakjelasan riwayat tanah ini? Apakah Jihamam, yang telah kehilangan tempat tinggalnya, atau Markidi, yang terjebak dalam transaksi yang bermasalah?
Menelisik Lebih Dalam: Peran KPKNL dalam Lelang
Peran KPKNL dalam kasus ini patut dipertanyakan. Bagaimana bisa KPKNL melelang tanah yang memiliki riwayat hukum yang rumit? Apakah KPKNL telah melakukan verifikasi yang cukup sebelum melelang tanah tersebut?
Pelajaran Berharga: Waspada Terhadap Transaksi Tanah
Kisah Jihamam menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya dalam hal transaksi tanah. Sertifikat hak milik bukanlah jaminan mutlak atas keamanan aset.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi tanah:
- Teliti Riwayat Tanah: Sebelum melakukan transaksi, pastikan untuk meneliti riwayat tanah secara detail. Periksa apakah ada sengketa atau masalah hukum yang terkait dengan tanah tersebut.
- Verifikasi Data: Pastikan data yang tertera dalam sertifikat hak milik sesuai dengan kondisi tanah di lapangan.
- Konsultasi dengan Ahli Hukum: Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum melakukan transaksi.
- Waspada Terhadap Lelang: Jika Anda tertarik mengikuti lelang tanah, pastikan untuk memahami syarat dan ketentuan lelang dengan baik. Periksa riwayat tanah yang dilelang dan pastikan tidak ada masalah hukum yang terkait.
Harapan untuk Jihamam:
Kisah Jihamam mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Semoga Jihamam mendapatkan keadilan dan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.
Catatan: Artikel ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia di berita yang Anda berikan. Informasi lebih lanjut mengenai kasus ini dapat diperoleh dari sumber berita yang lebih terpercaya.
[RELATED]
