Di tengah hiruk pikuk pelantikan anggota DPRD Tulungagung periode 2024-2029 yang baru saja dilantik pada Senin (26/8/2024), terkuak sebuah fenomena yang mengundang tanya: puluhan anggota dewan baru tercatat menggadaikan Surat Keterangan (SK) penetapan mereka sebagai anggota legislatif untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
Fenomena ini terungkap dari data Sekretariat DPRD Tulungagung yang telah mengeluarkan lebih dari 20 surat keterangan untuk keperluan pinjaman ke bank. Surat ini menjadi pengantar bagi anggota DPRD Tulungagung untuk menggadaikan SK mereka sebagai jaminan.
"Pihak bank ingin memastikan, anggota yang mengajukan ini masih menerima gaji. Jadi butuh surat keterangan dari sekretariat dewan," jelas Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji.
Ternyata, keinginan bank untuk memastikan kelancaran pembayaran utang tidak hanya tertuju pada kepastian gaji bulanan anggota dewan. Bank juga ingin memastikan bahwa gaji anggota dewan masih mencukupi untuk menutup pinjaman, meskipun mereka baru saja dilantik.
"Pihak bank juga ingin memastikan jika gaji anggota dewan ini masih mencukupi untuk menutup pinjaman. Meski anggota baru, bisa saja gajinya sudah habis karena sebelumnya sudah punya utang," papar Sudarmaji.
Fenomena ini bukan hal baru di DPRD Tulungagung. Setiap tahun, beberapa anggota dewan menggadaikan SK mereka untuk mendapatkan pinjaman. Ada yang langsung melakukannya di bulan pertama setelah pelantikan, ada juga yang beberapa bulan kemudian.
Besaran utang yang diajukan pun beragam, mulai dari Rp 200 juta, Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. "Peruntukannya kami tidak tahu, itu urusan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi," tegas Sudarmaji.
Fakta bahwa puluhan anggota dewan baru tercatat menggadaikan SK mereka untuk mendapatkan pinjaman sebelum genap sebulan dilantik menimbulkan pertanyaan besar:
Mengapa anggota dewan baru ini membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar?
Apakah kebutuhan ini mendesak dan tidak dapat ditunda?
Apakah mereka telah mempertimbangkan dengan matang konsekuensi dari penggadaian SK mereka?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut integritas dan profesionalitas anggota dewan. Mereka yang baru dilantik seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
Prioritas Utama: Membangun Kepercayaan dan Menjalankan Amanah Rakyat
Anggota dewan baru seharusnya memprioritaskan membangun kepercayaan dan menjalankan amanah rakyat. Mereka harus fokus pada tugas-tugas penting seperti:
- Membuat kebijakan yang pro rakyat: Membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- Mengawasi kinerja pemerintah: Mengawasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi rakyat.
- Menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah: Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menyampaikannya kepada pemerintah.
Menjadi Teladan dan Membangun Citra Positif
Anggota dewan baru juga harus menjadi teladan bagi masyarakat. Mereka harus menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan rakyat.
Menjaga Integritas dan Menghindari Konflik Kepentingan
Penggadaian SK untuk mendapatkan pinjaman bisa menimbulkan konflik kepentingan. Anggota dewan yang terlilit utang bisa tergoda untuk menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk melunasi utang.
Membangun Kepercayaan Publik
Fenomena ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masyarakat akan mempertanyakan integritas dan profesionalitas anggota dewan jika mereka lebih memprioritaskan kebutuhan pribadi daripada menjalankan amanah rakyat.
Refleksi dan Tantangan ke Depan
Fenomena ini menjadi refleksi bagi semua pihak, terutama bagi anggota dewan sendiri. Mereka harus menyadari bahwa tugas mereka sebagai wakil rakyat adalah sebuah amanah yang berat. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan profesionalitas.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Membuat aturan yang lebih ketat tentang penggadaian SK dan mencantumkannya dalam kode etik anggota dewan.
- Meningkatkan edukasi dan sosialisasi: Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anggota dewan tentang pentingnya integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
- Membangun sistem pengawasan yang efektif: Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dewan: Meningkatkan kesejahteraan anggota dewan agar mereka tidak tergoda untuk mencari pinjaman dan terhindar dari konflik kepentingan.
Kesimpulan
Fenomena penggadaian SK oleh anggota DPRD Tulungagung yang baru dilantik menjadi sebuah refleksi penting tentang prioritas dan tanggung jawab anggota dewan. Mereka harus fokus pada tugas dan amanah rakyat, menjaga integritas, dan menghindari konflik kepentingan.
Masyarakat berharap anggota dewan baru dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalitas, sehingga dapat membangun kepercayaan dan memajukan daerah.
[RELATED]
